Jakarta, MISTAR.ID

Pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyatakan kesiapannya berkoordinasi masalah ketersediaan tanah.

Kesiapan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) itu disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah.

“Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya,” kata Fahri, pada Jumat (29/11/24).

Baca juga: Bangun 3 Juta Rumah Tanpa APBN, Menteri PKP Libatkan Pengusaha

Kementerian PKP, kata Fahri, tidak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

“Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Fahri, pihaknya juga menyoroti perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menyebabkan harga tanah melambung.

“Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap, sogok menyogok, harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat,” tegasnya.

Ke depan, kata Fahri, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau masyarakat.

“Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu,” tutupnya. (ant/hm27)