Jakarta, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan jika kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai kementerian dan lembaga.

"Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi," ujar Dasco kepada wartawan, Senin (10/2/25), seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Dasco menyebut pihaknya masih menunggu hasil rekonstruksi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto. Hasil rekonstruksi tersebut nantinya akan dilaporkan ke DPR RI.

"Kita tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah," kata Dasco.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran bahwa pegawai honorer di kementerian dan lembaga akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Isu pemotongan gaji ke-13 ASN juga sempat beredar di publik.

Namun, Istana telah membantah kabar tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji ke-13, THR ASN, dan bantuan sosial, tidak masuk dalam bagian anggaran yang dipangkas.

"Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan, dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai. Gaji pegawai itu bukan bagian yang diefisienkan," kata Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/25). (cnn/hm20)