Jakarta, MISTAR.ID

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pilar utama untuk pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan aktif untuk memastikan setiap sen, setiap rupiah yang dipergunakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Adib Susilo dalam Seminar Nasional bertajuk Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004, BPK ditugaskan mengawal anggaran, belanja, dan penerimaan negara yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan begitu, BPK melakukan pemeriksaan keuangan dalam rangka memberikan opini atas tingkat kewajaran atas Laporan Keuangan (LK) pemerintah pusat maupun daerah.

Hingga akhir 2024, tercatat LK Kementerian/Lembaga sudah memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 95 persen dan 90 persen capaian di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Ini sudah jauh naik dibanding 2000 awal, 2005, 2006, 2007, yang dulu sangat sedikit karena hampir semuanya tidak WTP,” ungkap Ahmad dilansir media antara.

Pihaknya juga melakukan performance audit untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu program pemerintah. Artinya, BPK memastikan program pemerintah yang sudah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran, efektif, ekonomis, dan efisien.

Sebagai contoh, pemeriksaan kinerja dilakukan terkait ketersediaan dan keterjangkauan pangan guna memastikan program pemerintah mengenai swasembada pangan itu bisa berjalan efektif.

Begitu juga dengan program-program seperti subsidi listrik, kesiapan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi listrik, hingga mitigasi aksi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.

Selanjutnya, BPK turut melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang berfokus pada masalah kepatuhan, termasuk untuk mendeteksi potensi fraud. Salah satu contohnya adalah audit pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji guna memastikan pengelolaan keuangan haji prudent dan sesuai aturan.

Ahmad juga mengatakan, pemeriksaan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi bagian tanggung jawab BPK, seperti audit atas pengelolaan pendapatan biaya dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero).

“BPK mengaudit ini itu sebagai peran serta untuk mendukung, mendorong, membantu pemerintah dan negara kita untuk mengelola pembangunan,” ujarnya. (*/hm27)