Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78 atau Rp55,4 juta per jemaah. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/25).

Jumlah tersebut setara dengan 62 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 atau Rp89,4 juta.

Maka, angka ini mengalami penurunan Rp4 juta dibandingkan tahun 2024 yang sebelumnya sebesar Rp93.410.286. Sementara Bipih yang ditanggung langsung oleh jemaah juga turun sebesar Rp614.422 dari tahun lalu yang mencapai Rp56.046.172.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa penurunan biaya ini dimungkinkan berkat efisiensi penyelenggaraan haji.

Baca juga: Menag: Biaya Haji 2025 Turun

“Efisiensi dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk pelayanan yang bersumber dari nilai manfaat. Tahun ini proporsinya berubah dari 60:40 menjadi 62:38,” ujar Marwan dalam konferensi pers usai rapat.

Marwan merinci bahwa efisiensi tersebut mencakup komponen pemberangkatan dan akomodasi jemaah selama di Arab Saudi.

“Komponen kesehatan dan keberlanjutan keuangan haji juga telah dipertimbangkan dengan matang,” tambahnya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Haji 2025, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa tidak ada perubahan signifikan dari hasil persetujuan Panja.

“Komposisi BPIH tahun 1446/2025 terdiri dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji sebesar Rp33.978.508,01 per jemaah, atau 38 persen dari rata-rata BPIH 2025,” jelas Abdul.

Baca juga: Kenaikan Biaya Haji 2024

Ia juga menyebut pemerintah dan DPR sepakat menggunakan kurs Rp16.000 untuk Dolar Amerika Serikat dan Rp4.266,67 untuk Riyal Saudi. Anggaran ini akan dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, hingga kebutuhan biaya hidup selama pelaksanaan ibadah haji. (cnn/hm20)