Proses seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) di beberapa daerah, termasuk Madina, Tapsel, Langkat, Batubara, dan Dinas PUPR Sumut, dilaporkan mengalami berbagai masalah, mulai dari penilaian yang tidak kredibel hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli).

Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Medan, periode 2007-2008, Altudes Muhammad Yakub Siregar, mengungkapkan bahwa masalah tersebut mencakup sistem penilaian yang tidak akuntabel dan beredarnya uang pelicin untuk memastikan kelulusan.

“Marak pungli. Dan oknum itu orang yang dekat dengan bupati, seperti oknum kepala dinas,” ujarnya saat dihubungi, Senin (8/1/24).

Altudes menyoroti fakta di Labuhanbatu Utara, di mana seorang oknum meminta Rp 60 juta kepada seorang honorer Boru Munthe dengan janji kelulusan dalam seleksi PPPK. Meskipun membayar, peserta tersebut tidak berhasil lolos. Menurutnya, angka pungli seleksi PPPK ini sangat fantastis, antara Rp 60-80 juta.

Baca juga: Dugaan Suap Seleksi PPPK di Madina, Polisi Belum Menetapkan Tersangka

“Jadi banyak oknum yang memanfaatkan momentum seleksi PPPK ini untuk menipu banyak orang. Marak pungli. Bayangkan, andai kata ada 500 orang peserta seleksi PPPK, dengan pungli 80 juta per orang, bisa meraup 40 miliar,” ucapnya.

Dalam konteks manipulasi data, Altudes menunjukkan contoh di Madina, di mana ada enam orang yang diduga memanipulasi data pengalaman kerja, termasuk adik Wakil Bupati Madina yang sempat dinyatakan lulus seleksi PPK, namun akhirnya dicoret setelah masyarakat memprotes.

“Adik Wakil Bupati Madina, Atika itu terlihat memanipulasi data pengalaman kerja. Padahal dia baru lulus kedokteran tahun 2021, tapi ngaku pengalaman kerjanya sudah lima tahun, dari mana jalannya?” kritik aktivis pendidikan itu dengan mendesak agar penegakan hukum serius mengusut kecurangan seleksi PPPK.

Baca juga: Kisruh Seleksi PPPK, Ratusan Guru Demo Kantor Bupati Langkat

“Kasihan masyarakat yang sudah mengabdi belasan tahun sebagai honorer tapi harus gagal menjadi pegawai karena kejahatan para oknum yang memanipulasi data serta bermain kotor dengan me-marak-kan pungli,” ujarnya.

Altudes berharap pemerintah jujur, kredibel, dan transparan menjalankan proses seleksi PPPK serta mengangkat para honorer menjadi pegawai berdasarkan kualifikasi yang layak.

“Kita juga menginginkan negara ini diurus oleh pegawai yang layak, yang kompeten, bukan yang masuk karena jalur nepotisme dan permainan kotor,” pungkasnya. (hutajulu/hm17)