Jakarta, MISTAR.ID

Keuangan BPJS Kesehatan pada tahun 2024 ini diprediksi defisit sampai Rp20 triliun. Hal ini terjadi seiring utilitas pelayanan kesehatan yang meningkat dari 252 ribu tiap harinya menjadi 1,7 juta utilisasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, untuk mengatasi defisit di tengah peningkatan fasilitas kesehatan ini harus ditangani dengan cara menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Meski begitu, ia mengaku pihaknya juga memikirkan cara lain supaya tidak terjadi kenaikan iuran.

Ia menegaskan, BPJS Kesehatan berkeinginan melakukan penyesuaian kemampuan antara biaya keluar dengan penerimaan dari iuran peserta. Dengan begitu, tidak terjadi defisit keuangan.

“Kalau BPJS, kita tidak ingin ada defisit. Dan kita ingin membayar sesuai harga kalau ada inflasi. Setiap tahun kan inflasi di bidang kesehatan itu kan tertinggi dibanding inflasi di tempat lain. Itu tentu dihitung,” imbuhnya pada Rabu (13/11/24).

Baca juga:BPJS Kesehatan Beberkan Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan

Sebelumnya Direktur Perencanaan dan Pengambangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan bahwa dari tahun 2023, gap terjadi antara biaya masuk dan biaya keluar.

Melihat beban pengeluaran yang cukup besar sekaligus mencegah terjadinya defisit, maka langkah yang tepat menurut Mahlil Ruby adalah menaikkan iuran dan cost sharing sampai subsidi APBN.

“Sejak 2023, ada gap cross, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim,” tutur Mahlil.

Adapun iuran BPJS Kesehatan sampai saat ini, untuk Kelas 1 sebesar Rp150 ribu per orang, Kelas 2 sebesar Rp100 ribu per orang dan Kelas 3 sebesar Rp35 ribu per orang. Dalam ketentuan, iuran Kelas 3 besarnya Rp42 ribu per orang, tetapi pemerintah mensubsidi sebesar Rp 7 ribu.(cnn/hm17)