Medan, MISTAR.ID

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) diwakili dr. Melati menyampaikan beberapa masukan terkait pelayanan publik Rumah Sakit Umum (RSUP) Haji Adam Malik, Medan yang belum menerapkan fasilitas dan edukasi terkait disabilitas.

Penerapan edukasi yang dimaksud ini seperti rambu-rambu jalur disabilitas, toilet serta pengarah atau pendamping saat berada di rumah sakit.

dr Melati yang juga merupakan guru disabilitas berat ganda serta penyandang disabilitas tunanetra ini menyampaikan bahwa edukasi pelayanan disabilitas bagi para pegawai di rumah sakit sangat diperlukan.

“Sebenarnya tidak perlu tambahan pegawai hanya perlu edukasi dan logika. Di rumah sakit lain biasanya saya turun di pos satpam lalu diarahkan ke layanan BPJS, sampai di sana BPJS mengarahkan ke Poli, setelah selesai poli akan kembali memanggil satpam dan saya bisa pulang dengan selamat. Ini merupakan hal yang paling mudah dan hanya menggunakan logika,” ucapnya menjelaskan keharusan pihak rumah sakit dalam melayani disabilitas.

Baca juga:Tiga Terdakwa Kasus Korupsi BLU RSUP H Adam Malik Medan Dituntut Bervariasi

Dikatakannya edukasi disabilitas terhadap tenaga medis sangat penting. Dirinya mengakui saat menjadi tenaga kesehatan dulu, pengertian disabilitas hanya sekedar bagian atau hasil akhir dari penyakit.

“Namun, ketika saya menjadi disabilitas saya baru menyadari bahwa ini bukan hasil akhir, perjalanan saya masih panjang. Sehingga jika seorang dokter tau apa arti disabilitas yang sebenarnya pastinya mereka bisa mengarahkan saya dan keluarga, sehingga saya tidak terkungkung di rumah selama 5 tahun,” ungkapnya menjelaskan keadaanya setelah divonis sebagai tunanetra total, Kamis (24/10/24).

Seperti pengetahuan disabilitas dan aktivitas yang bisa dilakukan. Menurutnya bantuan medis hanya sedikit diperlukan yang paling penting adalah ilmu tentang pengarahan jika seorang dokter mengetahui pasien yang baru lahir atau saat dewasa menjadi disabilitas.

“Ada penelitian di Amerika tahun 2021, dengan responden 700-an dokter. Hasilnya sangat mengejutkan, sekitar 80 persen memang menyadari bahwa diskriminasi atau kesulitan disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Namun hanya 51 persen yang welcome ketika seorang disabilitas datang ke praktek dan hanya 41 persen yang percaya diri bahwa mereka bisa melayani pasien dengan disabilitas,” jelasnya detail.

Baca juga:Saat Audiensi, Pelayanan RSUP A Adam Malik untuk Disabilitas Dikeluhkan

“Ini cerita tentang Amerika di mana Undang-Undang tentang disabilitas sudah ada 30 tahun sebelumnya, jika di Indonesia baru ada di tahun 2016 jadi kalau saya ingin buat penelitian pasti saya sedih melihat hasilnya,” katanya menyambung.

Menurutnya pembangunan fasilitas memang membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar.

“Namun perubahan paradigma, cara pandang atau perilaku terhadap disabilitas saya rasa tidak terlalu lama. Terkait juga bagaimana komunikasi dengan tunarungu dan disabilitas lainnya tentu membutuhkan edukasi dan pembelajaran,” ungkapnya.

Baca juga: Total 55 Paslon Sudah Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUP H Adam Malik

Menanggapi hal tersebut, Direktur Medik dan Pelayanan RSUP Haji Adam Malik, dr. Otman Siregar, Sp.OT(K) Spine mengakui bahwa dirinya belum ada berbuat apa-apa terhadap pelayanan disabilitas sehingga ini menjadi evaluasi dan berkomitmen untuk memperbaiki.

“Setelah mengetuk pintu hati saya, kami akan perbaiki itu komitmen dan janji saya walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama tapi ini bisa dimulai lebih dulu,” ucapnya.

Dalam hal ini, RSUP Adam Malik sangat berterima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kaum disabilitas.

“Untuk ini RS Adam Malik berkomitmen untuk memenuhi semua yang dibutuhkan kaum disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang sudah seharusnya,” tandasnya lagi. (dinda/hm17)