Ramallah, MISTAR.ID

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Palestina “tidak untuk dijual” dan menolak seruan apa pun untuk memindahkan rakyat Palestina dari tanah mereka.

“Palestina tidak untuk dijual,” kata Abbas, seraya menekankan kembali posisi tegas Palestina bahwa tidak ada bagian wilayahnya-termasuk Gaza, Tepi Barat, atau Yerusalem yang akan dilepaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Abbas dalam pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat, Rabu, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Palestina, Wafa.

Abbas menyoroti pentingnya mematuhi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab sebagai dasar penyelesaian politik atas konflik Palestina.

Presiden Palestina juga menyambut baik pernyataan Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed, saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Rabu.

Dalam pertemuan itu, Zayed menegaskan penolakannya terhadap upaya pengusiran rakyat Palestina dari Jalur Gaza dan menekankan bahwa pembangunan Gaza harus dihubungkan dengan jalan menuju perdamaian menyeluruh.

Komite Sentral Fatah juga dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan warga Palestina dari Gaza atau wilayah lain yang diduduki Israel. Komite tersebut menegaskan bahwa rencana semacam itu ditakdirkan untuk gagal karena mendapat penolakan luas dari dunia Arab dan komunitas internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina.

Komite Sentral Fatah juga memuji sikap tegas Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya yang menolak segala upaya pengusiran warga Palestina dan upaya pelemahan hak-hak mereka.

Inisiatif Perdamaian Arab, yang diadopsi dalam KTT Liga Arab di Beirut pada 2002, menyerukan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sebagai imbalan, negara-negara Arab akan mengakui Israel dan menormalisasi hubungan diplomatik.

Namun, mantan Presiden AS Donald Trump berulang kali mengisyaratkan rencana untuk "mengambil alih" Gaza dan memindahkan penduduknya guna membangun kembali wilayah itu menjadi apa yang disebutnya sebagai "Riviera Timur Tengah."

Gagasan Trump tersebut mendapat penolakan keras dari dunia Arab dan komunitas internasional karena dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis. (ant/hm25)