Yogyakarta, MISTAR.ID

Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Iradat Wirid, mengungkapkan jual beli rekening berisiko secara finansial.

Selain itu, praktik jual beli rekening juga dapat menyeret pemilik rekening ke dalam tindak pidana, seperti dalam kasus penipuan tiket konser yang makin marak belakangan ini.

"Jangan hanya karena fee transaksi yang menggiurkan, rekening kita menjadi tempat cuci uang, dan bisa berujung pidana karena terlibat dalam praktik kejahatan," tutur Iradat dilansir media antara, Kamis (27/2/25).

Ia menilai, rendahnya literasi keuangan dan keamanan digital di Indonesia menjadi faktor utama banyaknya masyarakat yang terjebak dalam praktik tersebut.

Skor literasi keuangan di Indonesia, kata Iradat, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih di kisaran 60 persen, sementara menurut OECD masih di bawah rata-rata dunia.

"Ini menunjukkan masih banyak orang yang belum memahami pentingnya menjaga akses rekening mereka," katanya.

Masih menurut penilaian Iradat, banyak orang yang dengan mudah meminjamkan atau menjual rekening mereka tanpa memahami konsekuensi yang dapat terjadi.

Praktik jual beli rekening, kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, terutama dalam kasus penipuan tiket konser yang meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Ia bilang, pelaku memanfaatkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap konser artis luar negeri dengan menjual tiket palsu menggunakan rekening hasil jual beli.

Iradat juga menyoroti kemudahan pembuatan rekening digital yang tanpa tatap muka, hanya bermodalkan foto KTP dan pendaftaran daring (online).

Hal itu, menurutnya, makin memperbesar potensi penyalahgunaan, terutama ketika data pribadi digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Untuk itu, Iradat berharap Pemerintah membuat aturan turunan yang lebih konkret terkait dengan transaksi elektronik yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Salah satu langkah yang bisa diambil, adalah pengetatan aturan pendaftaran kartu SIM dan identifikasi rekening bermasalah agar lebih mudah diakses masyarakat.

"Banyak penipu yang menggunakan nomor KTP orang lain untuk mendaftar nomor baru, kemudian digunakan untuk sosial media dan platform jual beli. Jika hal ini diperketat, kejahatan seperti ini bisa menurun," ujarnya.

Di samping itu, pemahaman mengenai bahaya pencucian uang dengan skema makelar rekening tersebut juga harus ditanamkan kepada masyarakat sejak usia pelajar.

Karena, lanjut Iradat, pelajar yang sudah bisa mengakses pembuatan rekening, menjadi salah satu sasaran pelaku kejahatan dengan model kejahatan semacam itu. (*/hm27)