Tapteng, MISTAR.ID

Darno Situmeang yang melaporkan Ketua DPD Golkar Tapanuli Tengah (Tapteng) Joneri Sihite ke Poldasu terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Bawaslu dan KPU Tapteng, Jumat (14/2/25).

"Kehadiran kita untuk menyerahkan surat untuk meminta agar Joneri Sihite tidak ikut dilantik menjadi anggota DPRD Tapteng pada tanggal 17 Februari 2025 mendatang terkait kasusnya pemalsuan surat," ujar Darno Situmeang di PN Sibolga.

Dalam surat itu Darno juga meminta PN Sibolga untuk membatalkan surat keterangan tidak pernah terpidana No. 307/SK/HK/05/2023/PN Sbg atas nama Joneri Sihite.

Menurutnya, persyaratan untuk penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana yang dipergunakan Joneri Sihite, yaitu SKCK lembaran nomor : 02-0049492, Nomor : SKCK/Yanmas/1891/V/2023/Intelkam menerangkan bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

"Hal itu untuk keperluan melengkapi berkas persyaratan administrasi calon anggota DPRD Tapteng yang ditandatangani Kapolres AKBP Jimmy Chirstian Samma tertanggal 10 Mei 2023, sehingga surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dikeluarkan PN Sibolga yang ditandatangani Ketua PN Sibolga Lenny Lasminar tertanggal 11 Mei 2023," katanya.

Ia menjelaskan, baru-baru ini Joneri Sihite yang merupakan Caleg terpilih dari Dapil 3 Tapteng telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan administrasi pelantikan anggota DPRD Tapteng periode 2025-2030.

"Dalam SKCK itu menerangkan Joneri Sihite pernah divonis pidana 1 tahun 4 bulan sesuai dengan putusan PN Bekasi tanggal 2 juli 2014 dalam perkara nomor 194/PID.B/2014/PN.BKS," jelasnya.

Darno menilai dengan ke dua SKCK yang berbeda ini menunjukkan terdapat perbedaan jati diri atas nama Joneri Sihite yakni satu lembar menyatakan tidak pernah terpidana dan satu lagi pernah divonis pidana 1 tahun 4 bulan.

"Di sini kita jelas melihat bahwa Joneri Sihite memang benar-benar menggunakan keterangan palsu pada saat kelengkapan administrasi untuk pendaftaran calon anggota DPRD Tapteng," ungkapnya.

Ditambahkan Darno, dirinya telah melaporkan kejadian ini ke Poldasu dengan LP nomor. STTLP/B/1580/XI/2024/SPKT/Poldasu dan sudah sudah memeriksa pelapor Darno Situmeang, Arlin Pasaribu, Apul Marito Lumbanbatu, Sri Handayani Ariska, Ketua KPU Tapteng, Ketua Bawaslu Tapteng dan terlapor Joneri Sihite.

"Maka itu, dengan surat yang kita berikan ke PN Sibolga, Bawaslu dan KPU Tapteng, saya berharap agar tidak melantik Joneri Sihite sebagai anggota DPRD Tapteng tanggal 17 Februari 2025 mendatang," harapnya.

Sementara itu, Joneri Sihite yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak menanggapi terkait pernyataan Darno Situmeang, kendati pesan yang dikirim sudah dibacanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Golkar Tapanuli Tengah (Tapteng) Jonneri Sihite didesak segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara (Sumut).

Jonneri dilaporkan Darno Situmeang ke Polda Sumut dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat pernyataan tidak pernah tersangkut tindak pidana guna penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk kepentingan berkas Pileg 2024.

"Terkait kasus ini Polda telah melayangkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada kami, namun belum ada penetapan tersangka hingga saat ini," ujar Serimuda Hot Marojahan di Pandan, Kamis (13/2/25). (feliks/hm17)