Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memperpanjang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk ubin keramik selama dua tahun. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan laporan yang menunjukkan bahwa industri dalam negeri mengalami kerugian serius akibat peningkatan jumlah impor produk ubin keramik.

Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Sebelumnya, kebijakan serupa telah diterapkan melalui PMK Nomor 156 Tahun 2021, namun periode pengenaannya berakhir pada 2024.

"Hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa industri dalam negeri menghadapi ancaman kerugian serius, dengan penurunan kinerja industri akibat peningkatan impor produk ubin keramik. Industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk ubin keramik," demikian tertulis dalam pertimbangan aturan tersebut dikutip, Jumat (21/2/2025).

BMTP merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation) dan bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang sudah dikenakan.

BMTP dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dengan uraian barang ubin dan paving, ubin perapian, serta ubin dinding dari keramik yang memiliki area permukaan terluas yang dapat ditutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih. Beberapa produk ubin keramik tertentu, seperti subpos 6907.30 dan 6907.40, dikecualikan dari BMTP.

"BMTP akan dikenakan selama dua tahun," jelasnya.

Tarif BMTP yang dikenakan sebesar 12,72% untuk tahun pertama dan 12,44% untuk tahun kedua. BMTP berlaku untuk impor produk ubin keramik dari semua negara, kecuali negara-negara yang tercantum dalam lampiran huruf B PMK 14/2025.

Dalam lampiran tersebut, ada 124 negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP atas impor produk ubin keramik, di antaranya Brasil, Israel, Kamboja, Chili, Kongo, Malaysia, Thailand, Qatar, Peru, Filipina, Turki, dan Kenya.

"Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) untuk impor produk ubin keramik yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP," tulis Pasal 6 ayat (1).

Kebijakan ini mulai berlaku tujuh hari kerja setelah diundangkan pada 18 Februari 2025, yang berarti efektif berlaku pada 26-27 Februari 2025. (mtr/hm24)