Simalungun, MISTAR.ID

Peran para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) kini mendapat pengakuan luar biasa sebagai sektor paling jitu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Latar belakang inilah yang mendorong Forum UMKM IKM dan Handicraft Sumut bersama para pelaku UKM Simalungun melakukan pendekatan lewat audiensi dengan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Daniel Samosir selaku Ketua Umum Forum UMKM IKM dan Handicraft Sumut, lewat rilisnya, Sabtu (29/5/21) mengatakan, audiensi mereka dengan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, berlangsung Kamis (27/5/21),  dihadiri Raja Angin, staf ahli Albert Sinaga, Kadis Koperasi dan UKM Jan Posman Purba, Kadis Pertanian Ruslan Sitepu, Kadis Pariwisata Resman Saragih dan Kadis Perindag Harmedin Saragih.

Baca Juga: Bupati Simalungun Dukung Pemilihan Putra Putri Wisata 2021

Tim Forum UMKM IKM dan Handicraft Sumut,  Daniel Samosir (Ketua Umum, Yerli Sidabalok (Sekjend), Roi G Sidabalok (Wakil Ketua 1), Agus Sholeh (Wakil Bendahara Umum), Rostani Jebua (Korbid Pelatihan dan pendidikan), Rini (Kordbid kuliner), Borsin (Ketua Klaster depan Berkaraya), Sri Wahyuni (Ketua Klaster Bintang Baru), Ida Haloho (Wakil Ketua Pokdarwis FUIHS BERSERI),Mega Damanik (Wakil Ketua Kelompok IT) dan Nining Sastika (Wakil Sekretaris Koperasi FUIHS SEJAHTERA).

Kesempatan audiensi itu, pihak forum ‘menantang’ Bupati Simalungun dengan cara mengajak untuk membuktikan visi misinya yang nomor 1 ketika kampanye. Karena visi misi itu kata Daniel sangat sejalan dengan cita cita dan harapan Forum UMKM yang dipimpinnya, yakni, untuk ‘pemulihan ekonomi UMKM dan IKM’.

“Kita menyampaikan bahwa UMKM dan IKM -lah yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19 ini, walaupun UMKM IKM itu anti resesi,” kata Daniel Samosir dalam rilisnya lewat WA grup kepada mistar.id, Sabtu (29/5/21).

Baca Juga: Bupati Simalungun Bangkitkan Semangat ‘Marharoan Bolon’

Keberadaan UMKM dan IKM, katanya, dijamin oleh UU dan PP mengenai kepastian hukum UMKM dan IKM.

Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.

Dijelaskannya, dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada Bab VI Pasal 20, jelas diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Baca Juga: 93 Persen Perempuan Pekerja UMKM Terdampak Pandemi

Bupati Simalungun, kata Daniel menyambut hangat dan sangat merespon usaha-usaha yang telah danakan dilakukan Forum UMKM dan IKM itu.

Pada kesempatan itu, Radiapoh kata Daniel mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk UMKM untuk membangkitkan semangat ‘Marharoan Bolon’. Dengan semangat bergotong royong ini, katanya semua sendi kehidupan dan perekonomian termasuk UMKM akan dapat bangkit dan berkembang dengan cepan.

Dalam peretmuan juga dibahas mengenai revolusi mental, SDM, pelatihan berkelanjutan online danoffline.

Baca Juga: Pandemi, OJK Dorong UMKM Naik Kelas dengan Transaksi Non Tunai

Melalui semua itu, maka aspek manajemen produk yang selama ini dilakukan masih pola tradisional, maka lewat pelatihan-pelatihan, nantinya manajemen itu akan bergesar ke arah manajemen yang lebih baik.

Sehingga pada akhirnya, tujuan untuk percepatan bangkitnya UMKM dan IKM akan tercapai menjadi UMKM dan IKM yang go modern, go digital dan go global.

Untuk kualitas pelatihan itu sendiri, dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan, sinergi dan berkolaborasi serta perlunya penguatan komitmen peran yang satu dengan yang lainnya sehingga seluruh pemangku kepentingan saling terintegrasi untuk menguatkan para pelaku UMKM.

Dimisalkan, penting diberikan materi dan pembekalan meningkatkan produktivitas produk termasuk kualitas kemasan produk supaya bisa bersaing di pasar dan diminati pasar.(maris/ril/hm02)